Hisyam Qandil, perdana menteri pada masa pemerintahan Presiden Mursi, mengungkapkan rahasia tokoh Ikhwanul Muslimin itu dalam sebuah video terbuka, Sabtu (16/11). Qandhil sengaja melakukannya agar diketahui semua pihak, baik yang mendukung maupun menentang kudeta. Menurutnya, ini adalah tanggung jawab kepada sejarah dan seluruh rakyat Mesir.
Dalam video tersebut, diungkapkan bagaimana sebenarnya sikap dan kebijakan Presiden Mursi dalam krisis politik yang terjadi di Mesir saat ini. Bahwa dalam mengambil semua keputusannya, Presiden Mursi selalu mendahulukan dan menjadikan Mesir dengan semua elemennya sebagai pertimbangan. Bukan kelompok atau bagian tertentu, tapi seluruh Mesir.
Presiden Mursi juga sangat memperhatikan bagaimana melanjutkan dan menyempurnakan hasil-hasil Revolusi Januari 2011, dan bagaimana menyempurnakan lembaga-lembaga yang diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi.
Mursi sangat memperhatikan keselamatan kehidupan seluruh rakyat Mesir, dan sangat menyayangkan bila terjadi persengketaan dan pertumpahan darah. Untuk itu presiden yang hafal Qur’an itu berpikir keras bagaimana mempercepat suksesnya pembangunan di seluruh bidang kehidupan. Akidah Presiden Mursi dalam pembangunan adalah bahwa Mesir harus mempunyai kedaulatan dan kehendak yang merdeka. Terutama dalam hal makanan, obat-obatan dan kesehatan.
Pada tahun ini, sebenarnya Mursi sangat memikirkan bagaimana seluruh pihak dan kekuatan politik bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Ia pun mengajak dan mengundang seluruh elemen. Tapi berkali-kali pihak-pihak tersebut menolak bekerja sama dengan Presiden Mursi. Bahkan mereka berusaha menggagalkan kerja Presiden Mursi dan menghancurkan hasil kerja keras yang selama ini beliau lakukan. Qandil menegaskan, sikap Presiden Mursi sama sekali berbeda dengan yang dipublikasikan media, bahwa ia ingin mengambil semua bagian dan dilakukan sendirian, atau yang disebut dengan diktatorisme dalam mengambil keputusan.
“Aku ingin bersaksi tentang apa yang dikatakan oleh Presiden Mursi kepada As-Sisi pada tanggal 2 Juli 2013. Saat itu beliau berpesan agar As-Sisi menjaga dan melindungi keutuhan militer Mesir, demi rakyat Mesir, bangsa Arab, dan umat Islam,” kata Qandil dalam video yang telah dipublikasikan di Youtube itu.
Qandil menambahkan, Presiden Mursi sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh militer, apa pernyataan yang disiapkan, disembunyikan, dan akan dikeluarkan militer pada hari-hari berikutnya. Ia tidak mengetahui bahwa militer akan mengambil sikap yang memihak kelompok tertentu dalam krisis saat itu. Bahwa militer bahkan malah menambah rumit dan kacau kondisi krisis politik, tidak menghadirkan ketenangan bagi rakyat Mesir.
Berkenaan dengan referendum tentang kelangsungan kekuasaannya, sebenarnya Presiden Mursi bersikap menerima saja. Namun Mursi memandang bahwa referendum sebaiknya dilakukan setelah selesai pemilu legislatif yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2013. Baru setelah itu dibentuk kabinet, sehingga tidak ada kevakuman negara atau kekhawatiran terancamnya proses demokratisasi yang sedang dijalankan. Karena proses demokrasi adalah hasil kerja keras seluruh rakyat Mesir, melalui dua kali referendum dan dua kali pemilu.
Namun saat itu pihak-pihak tertentu memaksakan diadakannya referendum dua pekan lagi setelah tanggal 30 Juli 2013. Hal ini ditolak Presiden Mursi karena suasana saat itu sungguh panas dan mencekam sehingga mustahil akan terlaksana referendum yang bersih dan bebas. Kalau referendum itu dipaksakan maka yang akan terjadi adalah pengesahan terjadinya kudeta militer saat itu.
Presiden Mursi pada tanggal 2 Juli menyampaikan usulan solusi krisis politik saat itu. Usulannya sangat lengkap. Tapi usulan tersebut ditolak. As-Sisi bersikeras mengambil alih kekuasaan, dan ternyata road map yang disampaikan As-Sisi pun sama persis dengan usulan Presiden Mursi. Hanya ada dua poin yang berbeda, yaitu penggulingan Presiden dan pembekuan konstitusi. Dari sini jelas arah yang diinginkan oposisi dan militer saat itu.
Saat diangkat pada 24 Juli 2012, Hisyam Qandil tercatat sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Mesir. Teknokrat lulusan Amerika Serikat (AS) yang tidak pernah berafiliasi dengan partai politik itu kemudian mengundurkan diri pada 3 Juli lalu, sesaat setelah Presiden Mursi dikudeta. [AM/Dakwatuna/Bersamadakwah]
Dalam video tersebut, diungkapkan bagaimana sebenarnya sikap dan kebijakan Presiden Mursi dalam krisis politik yang terjadi di Mesir saat ini. Bahwa dalam mengambil semua keputusannya, Presiden Mursi selalu mendahulukan dan menjadikan Mesir dengan semua elemennya sebagai pertimbangan. Bukan kelompok atau bagian tertentu, tapi seluruh Mesir.
Presiden Mursi juga sangat memperhatikan bagaimana melanjutkan dan menyempurnakan hasil-hasil Revolusi Januari 2011, dan bagaimana menyempurnakan lembaga-lembaga yang diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi.
Mursi sangat memperhatikan keselamatan kehidupan seluruh rakyat Mesir, dan sangat menyayangkan bila terjadi persengketaan dan pertumpahan darah. Untuk itu presiden yang hafal Qur’an itu berpikir keras bagaimana mempercepat suksesnya pembangunan di seluruh bidang kehidupan. Akidah Presiden Mursi dalam pembangunan adalah bahwa Mesir harus mempunyai kedaulatan dan kehendak yang merdeka. Terutama dalam hal makanan, obat-obatan dan kesehatan.
Pada tahun ini, sebenarnya Mursi sangat memikirkan bagaimana seluruh pihak dan kekuatan politik bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Ia pun mengajak dan mengundang seluruh elemen. Tapi berkali-kali pihak-pihak tersebut menolak bekerja sama dengan Presiden Mursi. Bahkan mereka berusaha menggagalkan kerja Presiden Mursi dan menghancurkan hasil kerja keras yang selama ini beliau lakukan. Qandil menegaskan, sikap Presiden Mursi sama sekali berbeda dengan yang dipublikasikan media, bahwa ia ingin mengambil semua bagian dan dilakukan sendirian, atau yang disebut dengan diktatorisme dalam mengambil keputusan.
“Aku ingin bersaksi tentang apa yang dikatakan oleh Presiden Mursi kepada As-Sisi pada tanggal 2 Juli 2013. Saat itu beliau berpesan agar As-Sisi menjaga dan melindungi keutuhan militer Mesir, demi rakyat Mesir, bangsa Arab, dan umat Islam,” kata Qandil dalam video yang telah dipublikasikan di Youtube itu.
Qandil menambahkan, Presiden Mursi sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh militer, apa pernyataan yang disiapkan, disembunyikan, dan akan dikeluarkan militer pada hari-hari berikutnya. Ia tidak mengetahui bahwa militer akan mengambil sikap yang memihak kelompok tertentu dalam krisis saat itu. Bahwa militer bahkan malah menambah rumit dan kacau kondisi krisis politik, tidak menghadirkan ketenangan bagi rakyat Mesir.
Berkenaan dengan referendum tentang kelangsungan kekuasaannya, sebenarnya Presiden Mursi bersikap menerima saja. Namun Mursi memandang bahwa referendum sebaiknya dilakukan setelah selesai pemilu legislatif yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2013. Baru setelah itu dibentuk kabinet, sehingga tidak ada kevakuman negara atau kekhawatiran terancamnya proses demokratisasi yang sedang dijalankan. Karena proses demokrasi adalah hasil kerja keras seluruh rakyat Mesir, melalui dua kali referendum dan dua kali pemilu.
Namun saat itu pihak-pihak tertentu memaksakan diadakannya referendum dua pekan lagi setelah tanggal 30 Juli 2013. Hal ini ditolak Presiden Mursi karena suasana saat itu sungguh panas dan mencekam sehingga mustahil akan terlaksana referendum yang bersih dan bebas. Kalau referendum itu dipaksakan maka yang akan terjadi adalah pengesahan terjadinya kudeta militer saat itu.
Presiden Mursi pada tanggal 2 Juli menyampaikan usulan solusi krisis politik saat itu. Usulannya sangat lengkap. Tapi usulan tersebut ditolak. As-Sisi bersikeras mengambil alih kekuasaan, dan ternyata road map yang disampaikan As-Sisi pun sama persis dengan usulan Presiden Mursi. Hanya ada dua poin yang berbeda, yaitu penggulingan Presiden dan pembekuan konstitusi. Dari sini jelas arah yang diinginkan oposisi dan militer saat itu.
Saat diangkat pada 24 Juli 2012, Hisyam Qandil tercatat sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Mesir. Teknokrat lulusan Amerika Serikat (AS) yang tidak pernah berafiliasi dengan partai politik itu kemudian mengundurkan diri pada 3 Juli lalu, sesaat setelah Presiden Mursi dikudeta. [AM/Dakwatuna/Bersamadakwah]
0 komentar:
Posting Komentar