Ternyata Indonesia semakin sejahtera. Setujukah Anda dengan pernyataan ini?
Sebagian penduduk Indonesia mungkin akan setuju akan hal ini. Terutama untuk Anda yang membaca tulisan ini via internet. Mengapa? Karena kemampuan Anda mengakses internet setidaknya sudah memberikan indikasi bahwa Anda memiliki kemampuan finansial di atas rata-rata orang Indonesia.
Indikasi lain yang mungkin menyatakan kesetujuan bahwa Indonesia semakin sejahtera dapat dilihat dari faktor-faktor ekonomi lain. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang melebihi USD 3.000, jumlah kelas menengah yag kabarnya mencapai 100 juta jiwa, hilir mudiknya mobil baru (dan mewah) terutama di kota besar, pengguna handphone yang mencapai 150 juta unit, naiknya peringkat investasi Indonesia, dan seterusnya. Semakin sejahtera? Sepertinya begitu.
Namun, bukan isapan jempol bahwa pertumbuhan kesejahteraan ini sayangnya hanya beredar di sebagian besar penduduk saja. Layaknya teori pareto, 20% penduduk ternyata memang menguasai 80% harta kekayaan Indonesia. Dengan kata lain, kenyamanan hidup di Indonesia tidak bisa dinikmati mayoritas rakyat Indonesia.
Ambil contoh perumahan yang lebih banyak diinisiasi sektor swasta. Untuk daerah pinggiran daerah penyangga Ibukota, harga cicilan rumah minimal Rp 1 juta per bulan. Dengan demikian, penghasilan minimal haruslah Rp. 3 juta per bulan untuk bisa membeli rumah secara kredit bank. Para karyawan atau buruh pabrik berpenghasilan Upah Minimum Regional (UMR) yang hanya dikisaran Rp 1,5 juta pastilah tinggal mimpi.
Lalu dalam kesehatan, peran dana perbankan dan pemegang saham (baca: investor) dalam pembangunan rumah sakit, pabrik obat, pabrik alat kesehatan, dan (sayangnya) sekolah kedokteran, telah membuat lingkaran derita layanan kesehatan bagi rakyat berpenghasilan rendah.
Bagaimana dengan pendidikan? Sudah lazim dalam benak masyarakat bahwa jika anak mau berprestasi maka sekolah swasta yang mahal lah solusinya. Sulit buat anak sekolah negeri yang kapasitas murid per kelasnya besar dan kualitas guru terbatas akan membuat anak mereka berprestasi. Kalo pun ada, itu di luar kelaziman.
Sampai kapan ini akan berlangsung? Hanya Allah Yang Maha Tahu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi nyata untuk meminimalisasi. Ber-wakaf produktif adalah salah satu upayanya.
Wakaf menjadi salah satu esensi penting dalam sejarah membangun peradaban umat islam. Untuk Indonesia yang penuh berkah, saya yakin wakaf adalah salah satu kunci menjawab persoalan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang terjadi di atas. Terlebih dengan jumlah penduduk muslim yang besar, potensi wakaf di Indonesia sangat luar biasa. Apalagi, kini sudah difatwakan sahnya ber-wakaf tunai (uang) sehingga membuat semua orang bisa berwakaf.
Jika saja 25 juta penduduk muslim Indonesia berwakaf Rp 600 ribu per tahun, atau Rp. 50 ribu per bulan, maka akan diperoleh dana wakaf Rp. 15 trilyun. Dana sebesar ini, meskipun masih jauh dari anggaran Departemen Sosial, tapi akan sangat signifikan jika digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas umat yang terjangkau, misalnya rumah sakit, perumahan, transportasi massal dan sebagainya. Mengapa? Karena dana wakaf tidak menuntut margin layaknya perbankan, dan tidak pula menuntut balik modal yang cepat layaknya investor. Semata-mata untuk kelanggengan manfaat dan perluasan manfaat.
Bagaimana pula jika Rp 15 trilyun ini digunakan untuk sektor usaha produktif, seperti membangun pabrik obat dan pabrik alat kesehatan agar bisa menghasilkan obat yang terjangkau. Atau digunakan untuk membangun jaringan minimarket berbasis komunitas untuk menghadang gurita minimarket perusahaan besar yang menggilas pedagang-pedagang kecil. Ataupun digunakan untuk membangun jaringan distribusi pupuk dan alat pertanian untuk meringankan beban biaya produksi petani kita. Bahkan, jika perlu membangun jalan tol, pembangkit listrik, dan pabrik CPO kelapa sawit. Dan masih banyak lagi sekiranya potensi wakaf ini terwujud.
Apa ujung semuanya? Bangkitnya ekonomi rakyat dan hadirnya Indonesia penuh berkah. Wakaf akan menjadi pelengkap modal sosial ekonomi masyarakat yang berjuang semata-mata murni untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat dan surplus yang diperoleh dari pengelolaan wakaf akan mengalir kepada masyarakat kembali, tidak ke pemegang saham sebagaimana perusahaan komersil. Dan otomatis, seluruh stakeholder – donatur, pengelola, mitra, konsumen - yang terkait dengan wakaf adalah para pejuang kebaikan yang berjuang demi kesejahteraan umat.
Nah, saatnya bergandeng tangan bangkitkan ekonomi rakyat bersama wakaf. Saatnya merintis langkah menghadirkan Indonesia yang penuh berkah. Untuk Anda, untuk kita, untuk semua, titik.[]
Penulis : Urip Budiarto
Direktur Tabung Wakaf Indonesia - Dompet Dhuafa
Sebagian penduduk Indonesia mungkin akan setuju akan hal ini. Terutama untuk Anda yang membaca tulisan ini via internet. Mengapa? Karena kemampuan Anda mengakses internet setidaknya sudah memberikan indikasi bahwa Anda memiliki kemampuan finansial di atas rata-rata orang Indonesia.
Indikasi lain yang mungkin menyatakan kesetujuan bahwa Indonesia semakin sejahtera dapat dilihat dari faktor-faktor ekonomi lain. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang melebihi USD 3.000, jumlah kelas menengah yag kabarnya mencapai 100 juta jiwa, hilir mudiknya mobil baru (dan mewah) terutama di kota besar, pengguna handphone yang mencapai 150 juta unit, naiknya peringkat investasi Indonesia, dan seterusnya. Semakin sejahtera? Sepertinya begitu.
Namun, bukan isapan jempol bahwa pertumbuhan kesejahteraan ini sayangnya hanya beredar di sebagian besar penduduk saja. Layaknya teori pareto, 20% penduduk ternyata memang menguasai 80% harta kekayaan Indonesia. Dengan kata lain, kenyamanan hidup di Indonesia tidak bisa dinikmati mayoritas rakyat Indonesia.
Ambil contoh perumahan yang lebih banyak diinisiasi sektor swasta. Untuk daerah pinggiran daerah penyangga Ibukota, harga cicilan rumah minimal Rp 1 juta per bulan. Dengan demikian, penghasilan minimal haruslah Rp. 3 juta per bulan untuk bisa membeli rumah secara kredit bank. Para karyawan atau buruh pabrik berpenghasilan Upah Minimum Regional (UMR) yang hanya dikisaran Rp 1,5 juta pastilah tinggal mimpi.
Lalu dalam kesehatan, peran dana perbankan dan pemegang saham (baca: investor) dalam pembangunan rumah sakit, pabrik obat, pabrik alat kesehatan, dan (sayangnya) sekolah kedokteran, telah membuat lingkaran derita layanan kesehatan bagi rakyat berpenghasilan rendah.
Bagaimana dengan pendidikan? Sudah lazim dalam benak masyarakat bahwa jika anak mau berprestasi maka sekolah swasta yang mahal lah solusinya. Sulit buat anak sekolah negeri yang kapasitas murid per kelasnya besar dan kualitas guru terbatas akan membuat anak mereka berprestasi. Kalo pun ada, itu di luar kelaziman.
Sampai kapan ini akan berlangsung? Hanya Allah Yang Maha Tahu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi nyata untuk meminimalisasi. Ber-wakaf produktif adalah salah satu upayanya.
Wakaf menjadi salah satu esensi penting dalam sejarah membangun peradaban umat islam. Untuk Indonesia yang penuh berkah, saya yakin wakaf adalah salah satu kunci menjawab persoalan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang terjadi di atas. Terlebih dengan jumlah penduduk muslim yang besar, potensi wakaf di Indonesia sangat luar biasa. Apalagi, kini sudah difatwakan sahnya ber-wakaf tunai (uang) sehingga membuat semua orang bisa berwakaf.
Jika saja 25 juta penduduk muslim Indonesia berwakaf Rp 600 ribu per tahun, atau Rp. 50 ribu per bulan, maka akan diperoleh dana wakaf Rp. 15 trilyun. Dana sebesar ini, meskipun masih jauh dari anggaran Departemen Sosial, tapi akan sangat signifikan jika digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas umat yang terjangkau, misalnya rumah sakit, perumahan, transportasi massal dan sebagainya. Mengapa? Karena dana wakaf tidak menuntut margin layaknya perbankan, dan tidak pula menuntut balik modal yang cepat layaknya investor. Semata-mata untuk kelanggengan manfaat dan perluasan manfaat.
Bagaimana pula jika Rp 15 trilyun ini digunakan untuk sektor usaha produktif, seperti membangun pabrik obat dan pabrik alat kesehatan agar bisa menghasilkan obat yang terjangkau. Atau digunakan untuk membangun jaringan minimarket berbasis komunitas untuk menghadang gurita minimarket perusahaan besar yang menggilas pedagang-pedagang kecil. Ataupun digunakan untuk membangun jaringan distribusi pupuk dan alat pertanian untuk meringankan beban biaya produksi petani kita. Bahkan, jika perlu membangun jalan tol, pembangkit listrik, dan pabrik CPO kelapa sawit. Dan masih banyak lagi sekiranya potensi wakaf ini terwujud.
Apa ujung semuanya? Bangkitnya ekonomi rakyat dan hadirnya Indonesia penuh berkah. Wakaf akan menjadi pelengkap modal sosial ekonomi masyarakat yang berjuang semata-mata murni untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat dan surplus yang diperoleh dari pengelolaan wakaf akan mengalir kepada masyarakat kembali, tidak ke pemegang saham sebagaimana perusahaan komersil. Dan otomatis, seluruh stakeholder – donatur, pengelola, mitra, konsumen - yang terkait dengan wakaf adalah para pejuang kebaikan yang berjuang demi kesejahteraan umat.
Nah, saatnya bergandeng tangan bangkitkan ekonomi rakyat bersama wakaf. Saatnya merintis langkah menghadirkan Indonesia yang penuh berkah. Untuk Anda, untuk kita, untuk semua, titik.[]
Penulis : Urip Budiarto
Direktur Tabung Wakaf Indonesia - Dompet Dhuafa
0 komentar:
Posting Komentar