Menyikapi penundaan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan) atas alasan belum adanya anggaran, sejumla pihak menyatakan siap menjadi donatur. Diantaranya adalah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
JK menilai, sesungguhnya anggaran yang ada di Polri sudah cukup memadai untuk membeli jilbab.
"Anggaran itu saya yakin polisi itu bisa beli. Jilbab itu ada yang harganya Rp20 ribu. Itu yang bahannya katun-katun paling tinggi Rp20 ribu, dan saya yakin polisi bisa beli," kata JK saat ditemui di sela-sela Konferensi Internasional Media Islam di Hotel Shangri-La, Jakarta, seperti dikutip Okezone.
Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini menegaskan, bila Polri tidak sanggup untuk membeli jilbab untuk polwan, dirinya siap untuk menjadi donatur.
"Kalau pun kita mau usahakan, kita usahakan lah. Kalau dibutuhkan kita siap jadi donaturnya. Teman-teman tinggal kumpulkan. Paling berapa sih jumlah polwan. Paling lima ribuan," tuturnya.
JK mengatakan, memakai jilbab merupakan hak pribadi seseorang. Jika di Inggris bisa melakukan hal itu, maka sudah sepantasnya Indonesia pun bisa menerapakan penggunaan jilbab bagi polwan.
"Polisi Inggris saja pakai jilbab. Jadi jilbab itu merupakan hal pribadi masing-masing orang. Dan itu dapat dilaksanakan," tandasnya.
Sementara itu, jika memang perlu adanya keseragaman bentuk jilbab, JK menyepakati perlunya aturan. Namun, selama belum ada aturan, JK berharap para polwan tetap diizinkan memakai jilbab.
Hal senada disampaikan oleh PKS. Bahkan, Fraksi PKS DPRD Kota Depok sudah siap memberikan jilbab untuk polwan di jajaran Polres Depok.
"Sumbangan ini untuk mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang membolehkan pemakaian jilbab untuk polisi wanita," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Muttaqin dalam pers rilis, Kamis (5/12).
Mutaqqin mengatakan salah satu kendala yang menyebabkan ditundanya penerapan jilbab adalah karena belum ada anggaran kepolisian. Oleh karena itu FPKS akan memberikan jilbab kepada polwan di jajaran polres sambil menunggu penganggaran resmi.
"Sebagai bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa, Polri tidak perlu melarang polwan yang akan taat kepada agamanya untuk memakai jilbab," terang Muttaqin. [AM/Bersamadakwah]
JK menilai, sesungguhnya anggaran yang ada di Polri sudah cukup memadai untuk membeli jilbab.
"Anggaran itu saya yakin polisi itu bisa beli. Jilbab itu ada yang harganya Rp20 ribu. Itu yang bahannya katun-katun paling tinggi Rp20 ribu, dan saya yakin polisi bisa beli," kata JK saat ditemui di sela-sela Konferensi Internasional Media Islam di Hotel Shangri-La, Jakarta, seperti dikutip Okezone.
Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini menegaskan, bila Polri tidak sanggup untuk membeli jilbab untuk polwan, dirinya siap untuk menjadi donatur.
"Kalau pun kita mau usahakan, kita usahakan lah. Kalau dibutuhkan kita siap jadi donaturnya. Teman-teman tinggal kumpulkan. Paling berapa sih jumlah polwan. Paling lima ribuan," tuturnya.
JK mengatakan, memakai jilbab merupakan hak pribadi seseorang. Jika di Inggris bisa melakukan hal itu, maka sudah sepantasnya Indonesia pun bisa menerapakan penggunaan jilbab bagi polwan.
"Polisi Inggris saja pakai jilbab. Jadi jilbab itu merupakan hal pribadi masing-masing orang. Dan itu dapat dilaksanakan," tandasnya.
Sementara itu, jika memang perlu adanya keseragaman bentuk jilbab, JK menyepakati perlunya aturan. Namun, selama belum ada aturan, JK berharap para polwan tetap diizinkan memakai jilbab.
Hal senada disampaikan oleh PKS. Bahkan, Fraksi PKS DPRD Kota Depok sudah siap memberikan jilbab untuk polwan di jajaran Polres Depok.
"Sumbangan ini untuk mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang membolehkan pemakaian jilbab untuk polisi wanita," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Muttaqin dalam pers rilis, Kamis (5/12).
Mutaqqin mengatakan salah satu kendala yang menyebabkan ditundanya penerapan jilbab adalah karena belum ada anggaran kepolisian. Oleh karena itu FPKS akan memberikan jilbab kepada polwan di jajaran polres sambil menunggu penganggaran resmi.
"Sebagai bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa, Polri tidak perlu melarang polwan yang akan taat kepada agamanya untuk memakai jilbab," terang Muttaqin. [AM/Bersamadakwah]
0 komentar:
Posting Komentar