 |
| Khofifah Indar Parawansa - Ketua Muslimat NU |
Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengatakan siap menyumbang dan memenuhi kebutuhan jilbab bagi Polwan Muslimah di seluruh Indonesia jika masalah dana menjadi kendala penerapan kebijakan Kapolri tersebut.
"Kalau Polri tidak memiliki alokasi anggaran pengadaan bagi Polwan yang ingin berjilbab, saya siap membantu berapapun kebutuhan yang diperlukan," ujarnya saat meresmikan Yayasan Radiant Indonesia (YRI) di Jalan Jambangan Kebon Agung Surabaya, Ahad (5/1), dikutip dari Antara.
Ia mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang mempersilahkan Polwan berjilbab. Menurut dia, di samping untuk melaksanakan tugas, jilbab sekaligus mengamalkan Syariat Islam.
Khofifah yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu mengaku awal Desember 2013 sudah mengirim pesan singkat melalui pesan singkat kepada Kapolri Jenderal Sutarman.
Hanya saja, hingga saat ini belum mendapat respon dari Kapolri yang juga pernah menjabat sebagai ajudan pribadi (Alm) Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.
"Kalau nanti dijawab, saya mau pastikan berapa kebutahannya, warna, dan bahannya seperti apa. Saya bersama teman-teman siap mengkoordinir membantu berapapun jilbab yang dibutuhkan, bahkan bisa lebih," lanjutnya.
Sejumlah kerabat Khofifah yang sudah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya membantu pengadaan jilbab Polwan, antara lain Arzeti Bilbina, Neno Warisman, dan lainnya.
Menurut dia, jika negara tak sanggup mengalokasikan anggaran untuk kepentingan kaum muslimah melaksanakan Syariat Islam merupakan sebuah ironi. Pasalnya, subsidi BBM yang nilainya mencapai triliunan bisa teratasi.
"Pencerahan suatu kaum itu bisa terjadi antara ulama atau kiai dan umara atau pemerintah bisa bersatu. Ini yang diinginkan bersama dan semoga segera terealisasi," kata Khofifah. [Antara/Bersamadakwah]
"Kalau Polri tidak memiliki alokasi anggaran pengadaan bagi Polwan yang ingin berjilbab, saya siap membantu berapapun kebutuhan yang diperlukan," ujarnya saat meresmikan Yayasan Radiant Indonesia (YRI) di Jalan Jambangan Kebon Agung Surabaya, Ahad (5/1), dikutip dari Antara.
Ia mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang mempersilahkan Polwan berjilbab. Menurut dia, di samping untuk melaksanakan tugas, jilbab sekaligus mengamalkan Syariat Islam.
Khofifah yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu mengaku awal Desember 2013 sudah mengirim pesan singkat melalui pesan singkat kepada Kapolri Jenderal Sutarman.
Hanya saja, hingga saat ini belum mendapat respon dari Kapolri yang juga pernah menjabat sebagai ajudan pribadi (Alm) Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.
"Kalau nanti dijawab, saya mau pastikan berapa kebutahannya, warna, dan bahannya seperti apa. Saya bersama teman-teman siap mengkoordinir membantu berapapun jilbab yang dibutuhkan, bahkan bisa lebih," lanjutnya.
Sejumlah kerabat Khofifah yang sudah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya membantu pengadaan jilbab Polwan, antara lain Arzeti Bilbina, Neno Warisman, dan lainnya.
Menurut dia, jika negara tak sanggup mengalokasikan anggaran untuk kepentingan kaum muslimah melaksanakan Syariat Islam merupakan sebuah ironi. Pasalnya, subsidi BBM yang nilainya mencapai triliunan bisa teratasi.
"Pencerahan suatu kaum itu bisa terjadi antara ulama atau kiai dan umara atau pemerintah bisa bersatu. Ini yang diinginkan bersama dan semoga segera terealisasi," kata Khofifah. [Antara/Bersamadakwah]
0 komentar:
Posting Komentar